Abstrak : Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

 ABSTRAK

Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan persoalan yuridis mendasar dalam hukum perjanjian Indonesia, khususnya berkaitan dengan kemampuan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menjamin otentisitas subjek yang menyatakan kehendak dalam perjanjian elektronik. Autentikasi berbasis knowledge factor (username/password/OTP) yang lazim digunakan saat ini terbukti rentan terhadap pengalihan, pemalsuan, dan serangan kecerdasan buatan berupa deepfake dan voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan norma identitas personal (personal identity gap) yang berdampak pada ketidakpastian hukum perjanjian elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) yang mencakup Uni Eropa (eIDAS 2.0), Singapura (Electronic Transactions Act dan Singpass), serta India (Aadhaar e-Sign), dan pendekatan futuristik (futuristic approach). Bahan hukum primer mencakup KUHPerdata, UU ITE beserta perubahannya, PP No. 71 Tahun 2019, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung kelemahan yuridis struktural karena tidak mengatur dimensi identitas subjek pemberi persetujuan dalam transaksi digital. Autentikasi berbasis knowledge factor tidak memenuhi unsur sepakat yang sesungguhnya karena bersifat transferable, stealable, dan tidak melekat pada subjek hukum. Analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim secara konsisten membebankan risiko pembuktian kepada pihak yang tidak dapat menghadirkan bukti autentikasi yang kuat. Kedua, asas personalitas yang dirumuskan dalam penelitian ini — yang berbeda secara konseptual dari asas personalitas dalam hukum perdata internasional — didefinisikan sebagai asas yang mensyaratkan pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu harus berasal langsung dari subjek hukum yang teridentifikasi melalui inherence factor secara real-time dan tidak dapat diwakilkan. Asas ini memiliki tiga unsur konstitutif: identifikasi personal biometrik, autentikasi real-time dengan liveness detection, dan non-transferability. Ketiga, model pengaturan ius constituendum yang diusulkan mencakup rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dengan penambahan ayat tentang asas personalitas, revisi Pasal 11 UU ITE untuk membentuk tiga level tanda tangan elektronik, dan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang standar teknis biometrik yang proporsional berdasarkan nilai dan jenis perjanjian, disertai harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Asas Personalitas, Perjanjian Elektronik, Biometrik, Tanda Tangan Elektronik, Pasal 1320 KUHPerdata, Liveness Detection, Non-Repudiation, Ius Constituendum

ABSTRACT

Reconstruction of the Principle of Personality in Electronic Agreements Based on Biometrics as a Legal Requirement for Consent under Indonesian Contract Law

The advancement of digital technology has given rise to a fundamental lega problem in Indonesian contract law, particularly regarding the capacity of the principle of consensualism as enshrined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) to guarantee the authenticity of the subject expressing consent in electronic agreements. Knowledge-factor-based authentication (username/password/OTP) commonly used today has proven vulnerable to transfer, forgery, and artificial intelligence attacks such as deepfake and voice cloning, creating a personal identity gap that undermines legal certainty in electronic contracts.

This research employs a prescriptive normative juridical method with statutory, conceptual, comparative (European Union eIDAS 2.0, Singapore Electronic Transactions Act and Singpass, India Aadhaar e-Sign), and futuristic approaches. Primary legal materials include the Civil Code, the ITE Law and its amendments, Government Regulation No. 71 of 2019, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and relevant court decisions.

Three principal findings emerge. First, the principle of consensualism in Article 1320 KUHPerdata contains a structural juridical weakness as it does not regulate the identity dimension of the consenting subject in digital transactions. Knowledge-factor authentication fails to satisfy the genuine consent requirement because it is transferable, stealable, and not inherent to the legal subject. Jurisprudential analysis reveals that courts consistently shift the burden of proof to parties unable to present strong authentication evidence. Second, the Principle of Personality formulated herein - distinct conceptually from the personality principle in private international law - is defined as the principle requiring that the declaration of will in certain electronic agreements must originate directly from a legally identified subject through inherence factor verification in real-time that cannot be delegated. This principle has three constitutive elements: personal biometric identification, real-time authentication with liveness detection, and non-transferability. Third, the proposed ius constituendum regulatory model encompasses reconstruction of Article 1320 KUHPerdata with the addition of provisions on the Principle of Personality, revision of Article 11 of the ITE Law to establish three levels of electronic signatures, and issuance of a Government Regulation on proportional biometric technical standards based on agreement value and type, harmonized with the Personal Data Protection Law.

Keywords: Principle of Personality, Electronic Agreement, Biometrics, Electronic Signature, Article 1320 KUHPerdata, Liveness Detection, Non-Repudiation, Ius Constituendum