Abstrak Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia
REKONSTRUKSI ASAS PERSONALITAS DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK BERBASIS BIOMETRIK
ABSTRAK
Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia
Hukum perjanjian Indonesia, khususnya asas konsensualisme yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menghadapi tantangan fundamental akibat perkembangan teknologi digital. Autentikasi berbasis knowledge factor — yang meliputi nama pengguna, kata sandi, dan kode OTP — terbukti tidak mampu menjamin otentisitas subjek hukum yang menyatakan kehendak dalam perjanjian elektronik, terutama di hadapan ancaman pencurian identitas, penipuan, dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma identitas personal (personal identity gap) yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum perjanjian elektronik.
PPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan empat pendekatan secara simultan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum — yang mencakup Uni Eropa (eIDAS 2.0), Singapura (Electronic Transactions Act dan Singpass), serta India (Aadhaar e-Sign) — dan pendekatan futuristik. Kerangka teori dibangun di atas empat pilar: teori kepastian hukum Radbruch, teori pembentukan asas hukum Scholten, teori non-repudiation (ISO 13888), dan teori perjanjian klasik (Willstheorie-Verklaringsleer).
Penelitian menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung kelemahan yuridis struktural berupa absennya dimensi identitas subjek dalam syarat sepakat. Analisis terhadap lima putusan pengadilan (2017–2025) menunjukkan pola konsisten bahwa hakim menolak knowledge factor sebagai pembuktian tunggal identitas dalam sengketa perjanjian elektronik, namun tidak memiliki pedoman normatif yang memadai, menghasilkan disparitas putusan. Kedua, asas personalitas — yang harus dibedakan secara tegas dari asas personalitas dalam hukum perdata internasional — didefinisikan sebagai asas yang mensyaratkan pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu berasal langsung dari subjek hukum yang teridentifikasi melalui inherence factor secara real-time dan tidak dapat diwakilkan. Asas ini memiliki tiga unsur konstitutif kumulatif: identifikasi biometrik, autentikasi real-time dengan liveness detection, dan non-transferability. Ketiga, model pengaturan ius constituendum mencakup rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dengan penambahan ayat tentang asas personalitas, revisi Pasal 11 UU ITE membentuk tiga level tanda tangan elektronik, Peraturan Pemerintah tentang standar teknis biometrik berdasarkan sistem gradasi tiga kelas perjanjian, serta harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi melalui pembentukan Biometric Gateway Nasional.
Kata Kunci : Asas Personalitas, Perjanjian Elektronik, Biometrik, Liveness Detection, Non-Repudiation, Pasal 1320 KUHPerdata, Ius Constituendum, Tanda Tangan Elektronik.ABSTRACT
Reconstruction of the Principle of Personality in Biometric-Based Electronic Agreements as a Legal Requirement for Consent under Indonesian Contract Law,/p>
Indonesian contract law, particularly the principle of consensualism embodied in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), faces a fundamental challenge arising from digital technology. Knowledge-factor-based authentication — comprising usernames, passwords, and OTP codes — has proven unable to guarantee the authenticity of the legal subject expressing consent in electronic agreements, especially against the threats of identity theft, fraud, and artificial intelligence-based manipulation. This situation creates a personal identity gap that directly undermines legal certainty in electronic agreements.
This research employs a prescriptive normative legal method with four concurrent approaches: statutory, conceptual, comparative — covering the European Union (eIDAS 2.0), Singapore (ETA and Singpass), and India (Aadhaar e-Sign) — and futuristic. The theoretical framework rests on four pillars: Radbruch's theory of legal certainty, Scholten's theory of legal principle formation, the theory of non-repudiation (ISO 13888), and classical contract theory (Willstheorie-Verklaringsleer).
Three principal findings emerge. First, the principle of consensualism in Article 1320 KUHPerdata contains a structural juridical weakness: the absence of a subject-identity dimension within the consent requirement. Analysis of five court decisions (2017–2025) reveals a consistent pattern in which judges reject knowledge factor as sole proof of identity in electronic agreement disputes, yet lack adequate normative guidelines, producing inconsistent rulings. Second, the Principle of Personality — which must be clearly distinguished from the personality principle in private international law — is defined as the principle requiring that the declaration of will in certain electronic agreements must originate directly from a legally identified subject through real-time inherence factor verification that cannot be delegated. This principle has three cumulative constitutive elements: biometric identification, real-time authentication with liveness detection, and non-transferability. Third, the proposed ius constituendum regulatory model encompasses reconstruction of Article 1320 KUHPerdata with provisions on the Principle of Personality, revision of Article 11 of the ITE Law establishing three levels of electronic signatures, a Government Regulation on proportional biometric technical standards through a three-class agreement classification system, and harmonisation with the Personal Data Protection Law through the establishment of a National Biometric Gateway.
Keywords: Principle of Personality, Electronic Agreement, Biometrics, Liveness Detection, Non-Repudiation, Article 1320 Civil Code, Ius Constituendum, Electronic Signature.
Komentar